Masyarakat dewasa ini memang telah menaruh harapan berlebihan pada dunia politik. Sama halnya terhadap gambaran ideal tentang cita-cita para politikus pada dekade dewasa ini. Melalui mereka, khalayak luas mengidamkan bisa mendapatkan model yang menumbuhkan wacana tentang human nature bahwa kekuasaan koheren dengan altruisme, kebajikan, dan hasrat untuk lebih sejiwa dengan sesama. Wacana tersebut kiranya tak berkelebihan, mengingat para politikus khususnya yang terpilih sebagai pemimpin formal nasional tetah berikrar untuk menghambakan diri pada tujuan mensejahterakan rakyat. Sementara itu di
Kegiatan Seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui cara seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik. Dan, turut serta langsung atau tak langsung dalam pembentukkan kebijaksanaan umum. Kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum ; menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan ; duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakii-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu , berkampanye, menghadiri kelompok diskusi dan lain-lain.
Daiam negara demokratis partai politik, menurut prof. Miriam Budihardjo, sekurangnya menyelenggarakanempatfungsi politik.
1, Partai sebagai sarana komunikasi politik
Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat, dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara
Semua kegiatan di atas dilakukan oleh partai. Partai politik selanjutnya merumuskannya sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum (public policy). Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Dilain pihak partai politik berfungsi juga untuk memperbincangkan dan menyebariuaskan rencana-rencana dan kebijkasanaan-kebijaksanaan pemerintah- Dengan demikian terjadi arus informasi serta dialog dan atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam hal ini partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat. Saat menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagaj broker (perantara) dalam suatu bursa ide-ide. Terkadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.
2. Partai sebagai saranasosialisasi politik
Partai politik juga berperan sebagai sarana sosialisasi politik (instrument of political socialization). Didalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui cara seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Di samping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Untuk itu usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Dalam konteks tersebut partai berusaha menciptakan "image" bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Disamping menanamkan solidaritas dengan partai, maka partai politik juga mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagi warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah, kursus kader, kursus penataran dan sebagainya.
3. Partai sebagai sarana rekruitmen politik
Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mangajak orang yang berbakat untuk turutaktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai ( political recruitment). Dengan demikian partai ikut memperluas partisipasi poiitik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dimasa mendatang akan mengganti pimpinan lama.
4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik
Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha mengatasinya. Dalam praktek politik sering dilihat bahwa fungsi-fungsi tersebut di atas tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan. Misalnya, informasi yang diberikan Justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat; yang dikejar bukan kepentingan nasional, akan tetapi kepentingan partai yang sempit dengan akibat pengkotakan politik; atau konflik tidak diselesaikan, akan tetapi malahan dipertajam.
Selain teori tersebut di atas masih ada lagi peran atau fungsi partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai alat perjuangan rakyat partai politik juga mesti harus menjalankan fungsi sosial kontrol dalam rangka mengawasi kebijaksanaan jalannya pemerintahan negara. Memang tidak dinafikan partai politik lekat dengan kekuasaan. Sebagaimana terjadi di negara liberal, partai pemenang pemilihan umum acap tampil sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Meski demikian bahwa daya kritis mereka tetap dikedepankan dalam rangka mengawasi kebijaksanaan pemerintahan. Jadi, meskipun partai pemenang pemilihan umum memegang kendali kekuasaan, akan tetapi fungsi partai berupa sosial kontrol juga tetap berjalan.
Partai politik juga sebagai wadah untuk mencetak kader-kader bangsa, dimana nantinya mereka senantiasa siap sebagai pengganti atau penerus dalam memimpin sebuah perjalanan negeri. Dapat dimengerti bilamana perekrutan kader-kader pemimpin bangsa tidak hanya menjadi dominasi partai politik. Melalui jalur-jalur lain seperti dari dunia kampus, birokrasi, militer dan lain-lain akan menambah bobot dari kebhinekaan pengkaderan calon-calon pemimpin bangsa.
Sepertinya Golkar di masa pemerintahan Soeharto, rekrutmen politiknya melalui jalur elite pemerintahan dan ABRI (TNI ). Belum lagi kalau kita bicara tentang rekrutmen golkar terhadap kelompok-kelompok di luar elite dan TNI, seperti pegawai negeri, bururi, tani, nelayan dan sebagainya yang difungsionalkan iewat organisasi-organisasi semacam Korpri, FBSI, HNSI, dan lain sebagainya.
Rekruitmen politik semacam inilah yang menyebabkan Golkar begitu fungsional dan dominan dalam pencaturan politik. Cuma, di lain pihak rekruitmen semacam itu telah menyuburkan birokrasi, dalam arti birokrasi telah menjadi kekuatan raksasa dalam negara. Masalahnya kemudian adalah, Golkar berubah menjadi mandul dalam mengontrol jalannya pemerintahan negara. Karena Golkar sendiri merasa mendapat nikmat sebagai pihak partner yang tidak diberdayakan secara maksimal menjalankan kontrol sosial. Padahal semestinya partai politik harus pandai-pandai mengeloia sebuah permasalahan yang berkembang, kemudian dicarikan solusinya dengan menempuh cara-cara konstitusional. Pendeknya, kontribusi partai politik dalam mengartikulasikan perjalanan bangsa tidak bisa dipandang enteng. Dan, oleri karena itu peran dan fungsi yang diemban partai politik sebenarnya cukup berat.